 |
| Nelayan Tradisional Aceh |
Menurut
data resmi Sensus Penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Data
Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada
tahun 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk
miskin Bumi Pertiwi ini yang mencapai 31,02 juta Orang.
Negara
ini memiliki pulau sebanyak 17.508 dengan panjang garis pantai yang membentang
dari Sabang sampai Marauke seluas 81.000 km2, dengan luas wilayah
laut 5,8 juta kilometer persegi, hal ini menunjukkan 70 persen negara ini
adalah laut.
Food
and Agriculture Organization (FAO) dalam penjelasannya pada tahun 2010, Indonesia
adalah negara produsen perikanan ketiga terbesar di dunia dengan nilai produksi
5,384 juta ton Ikan, walaupun demikian sangat disayangkan negri yang kita
cintai dengan beragam jenis hasil perikanan yang tingkat ekspor nya nomor tiga
di jajaran Internasional, tetapi kondisi nelayan saat ini tidak berbanding
lurus dengan apa yang menjadi prestasi negri ini, justru nelayan masih jauh
terpuruk dalam hingar-bingar kemiskinan.
Surya
Chandra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) komisi
IX, pada acara seminar Kependudukan di Universitas Indonesia, memaparkan “bahwa
jumlah usia angkatan kerja (15 sampai dengan 64 tahun) pada 2020-2030 akan
mencapai 70 persen, sedangkan sisanya, 30 persen adalah penduduk yang usianya
di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dalam artian tidak produktif. Dilihat
dari jumlahnya, penduduk dalam kategori usia produktif mencapai angka 180 juta
jiwa, sementara penduduk dalam kategori yang tidak produktif tidak lebih dari
60 juta jiwa”. Berarti Indonesia akan mendapatkan bonus ditahun 2020-2030,
bonus tersebut diberi nama Bonus
Demografi yang memiliki arti dimana penduduk dengan umur produktif sangat
besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut masih sedikit.
Mengingat beberapa
kajian mengenai Bonus Demografi yang akan melanda negri ini pada 2020-2030
nanti, alangkah baiknya pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan
pembangunan sektor kemaritiman sebagai satu fokus Kabinet Kerja agar tercapai
visi serta misi negri ini menjadi poros maritim dunia, dan langsung mengambil sikap maupun langkah
strategis dalam memperhatikan kondisi
fisiologis masyarakat nelayan, adapun langkah strategis yang dapat penulis
sarankan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan
dukungan fasilitas pendidikan yang lebih layak.
Pendidikan
sangat diperlukan oleh siapa saja yang hidup dan memiliki pikiran sarta akal
yaitu Manusia. Walaupun sudah banyak program yang diberikan oleh pemerintah,
seperti program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi Nelayan maupun
masyarakat pesisir saat ini masih banyak yang tidak bisa bersekolah dengan
alasan kekurangan modal untuk duduk dibangku pendidikan, ini dipengaruhi oleh
angka kemiskinan yang berkecamuk ditubuh nelayan negri ini. Oleh sebab itu
diperlukannya perhatian khusus berupa fasilitas maupun bantuan khusus kepada
masyarakat nelayan untuk pendidikan agar terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM)
yang maksimal.
2. Kursus
atau pelatihan wirausaha untuk masyarakat nelayan.
Menjadi
seorang wirausahawan tentu harus memiliki akar maupun fondasi yang kuat, akar
itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga mental yang memadai. Melalui
pelatihan wirausaha masyarakat nelayan akan memiliki pengetahuan untuk memulai
usaha dan manajemen dalam usaha, keterampilan berusaha sebagai daya tarik
konsumen dalam membeli hasil usaha, dan yang terpenting yaitu mental serta
semangat dalam berwirausaha sebagai inovasi awal memulai suatu usaha.
Berdirinya suatu usaha-usaha perikanan tentu akan mengurangi angka kemiskinan
negara ini.
3. Memberikan
dokter ahli dan fasilitas kesehatan yang layak.
Fasilitas
kesehatan yang kurang memadai dikalangan Masyarakat nelayan membuat mereka setengah hati untuk berobat ketika sakit,
apalagi ditambah dengan kurangnya tenaga ahli seperti Dokter, Nelayan saat ini
butuh perhatian khusus mengenai kesehatan dan pelayanannya.
Selain
ketiga strategi di atas pemerintah juga perlu mempertimbangkan segala kebijakan
yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
(KKP-RI) seperti kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar
yang memiliki kapal di atas 30 GT dan kebijakan lain yang membuat masyarakat
nelayan terpuruk dan tidak bisa melaut, dari tidak bisa melaut maka angka
kemiskinan jelas akan meningkat.
Terdidiknya
nelayan, sehatnya nelayan dan nelayan yang sudah dibekali dengan ilmu
wirausaha, serta tepat sasarannya kebijakan pemerintah maka akan menjurus
kepada peluang kemakmuran karena manajemen kehidupan Masyarakat Nelayan lebih
terarah dalam menghadapi Pasar global Asia yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
pada tahun ini.
